Cirebon, infopajar.com_
Aparatur Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian diminta untuk sesegera mungkin melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Dadang Sunandar Kepala Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Jawa Barat terkait dengan dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 Rp 600 juta dalam program Pengadaan Saspras Pelayanan Prima Berbasis Aplikasi.
Permintaan pemanggilan terhadap Dadang Sunandar Kepala Desa/Kuwu Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Jawa Barat itu diucapkan oleh Dr.Ir.D.Romi Sihombing SH.MH selaku akademisi yang juga penggiat anti korupsi kepada infopajar.com di halaman parkir kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Menurut Romi, sudah sepatutnya rekan-rekan Yudikatif baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk sesegera mungkin melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak desa yang berkaitan dengan uang batuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 sebesar Rp 600 juta itu. Karena hanya pihak penegak hukumlah yang mempunyai hak mutlak untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap siapa saja yang menggunakan uang pemerintah yang diduga bermasalah.
Saya sarankan dan berharap kepada rekan-rekan Yudikatif nanti selain memeriksa Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran yang di buat oleh Pemerintahan Desa, rekan-rekan Yudikatif pun harus melihat dan memeriksa langsung kondisi sebenarnya di lapangan atau di lokasi.
Karena dikhawatirkan terdapat DUGAAN manipulasi laporan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau fakta sesungguhnya.
Sementara itu, Dadang Sunandar Kepala Desa (Kuwu) Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Jawa Barat saat akan dikonfirmasi infopajar.com di ruang kerjanya tidak berada di tempat, sedangkan waktu infopajar.com mendatangi kantor Balai
Desa di waktu hari kerja.
Bahkan dihubungi melalui sambungan teleponnya, Kepala Desa terkesan mengabaikan.
Menurut Nana salah seorang staf desa mengatakan, kalau Kepala Desa lagi sibuk mengurusi resepsi pernikahan anaknya setelah hari Raya Idul Fitri nanti.
Sampai berita ini diturunkan, infopajar.com terus menunggu jawaban konfirmasi dari pihak Pemerintah Desa.
Dan sampai berita ini diturunkan juga, infopajar.com terus melalukan koordinasi dengan pihak Aparatur Penegak Hukum demi terciptanya penegakan hukum yang berlaku dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 Rp 600 juta.
#bersambung
Rsf/aLd